Langsung ke konten utama
loading...

Kritisi Atas Undang-Undang ........



Idealnya pembuatan suatu peraturan harus melalui tahapan-tahapan yang diantaranya adalah tahap sosialisasi baik sebelum diundangkan ataupun setelah diundangkannya suatu peraturan. Tujuan sosialisasi pada kedua tahapan itu agar masyarakat mempunyai kesempatan memberikan tanggapan terhadap rencana suatu peraturan. Peraturan adalah produk dari proses politik. Proses politik tidak lepas dari berbagai kepentingan politik baik kepentingan lembaga yang mengusulkan peraturan tersebut maupun kepentingan mereka yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan sosialisasi suatu peraturan yang telah dijadikan sebagai produk hukum bertujuan agar masyarakat luas memahami apa yang telah disepakati sebagai suatu peraturan yang mengikat warga negara dengan segala konsekuensinya.

Dalam konteks perlindungan dan pelestarian satwa liar Indonesia sudah memiliki payung hukum berupa Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya alam Hayati Dan ekosistemnya.



Pada dasarnya satwaliar dilindungi adalah milik negara. Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada pasal 24 disebutkan bahwa, �...satwaliar dilindungi yang dimiliki perorangan harus dirampas untuk negara.�

Bahwa kepemilikan dan perdagangan satwaliar dilindungi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang marak terjadi di masyarakat. Ironisnya bentuk pelanggaran hukum ini masih dianggap sebagai hal yang lumrah dan bahkan dianggap dapat meningkatkan gengsi pelakunya. Maraknya pelanggaran hukum tersebut terjadi karena akumulasi dari kondisi di negara kita yaitu :



a. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum yang mengatur perlindungan terhadap satwa dan terhadap fungsi satwa dalam ekosistem.

b. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum yang berlaku.


c. Lemahnya penegakan hukum.

d. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan tingginya pengangguran.



Bicara tentang lemahnya penegakan hukum dari perlindungan dan pelestarian satwa liar Indonesia sebagaimana diamanatkan UU No. 5 Tahun 1990 dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Berdasarkan pemantauan di lapangan, pemilikan satwa yang dilindungi oleh perorangan cenderung meningkat, karena bermakna prestige, ditambah lagi nilai jasa yang diberikan satwa liar kepada para pemeliharanya sangat bervariasi seperti kemerduan, keindahan, keunikan dan jasa wisata.



2. Terdapat Satwa liar dilindungi yang dijadikan salah satu komoditas komersil, karena didorong oleh banyaknya peminat untuk memiliki satwa liar dilindungi. Kondisi ini mendorong adanya kelompok pemburu ilegal yang berburu satwa di habitatnya.

3. Terdapat pemahaman yang berbeda dimana belum semua orang menyadari bahwa untuk memperoleh satwa liar dilindungi diperlukan prosedur sebagaimana telah diatur berdasarkan SK. Menhut No. 301/Kpts-II/1991 jo. SK. Menhut No. 479/Kpts-VI/1992. Ketentuan ini mengatur penitipan pemeliharaan satwa liar dilindungi tetapi bukan penyerahan pemilikan.



4. Kegiatan penertiban satwa liar dilindungi memerlukan dana serta sarana prasarana yang besar, namun faktor ini belum tersedia mengingat keterbatasan anggaran pada pemerintah.

Hal-hal sebagaimana terurai di atas tetap berlangsung walaupun usia dari UU No. 5 Tahun 1990 sudah cukup lama dan tersosialisasi di kalangan masyarakat luas. Ironisnya, ketidaktahuan masih menjadi tameng bagi para pelanggar UU No. 5 Tahun 1990. Padahal atas nama fiksi hukum dalam konteks hukum positif di Indonesia, masyarakat dianggap tahu tentang adanya Hukum perlindungan dan pelestarian satwa liar. Jika seorang warga melakukan pelanggaran terhadap Hukum perlindungan dan pelestarian satwa liar, mereka akan kena sanksi hukum meskipun menyatakan bahwa tidak tahu perbuatannya dilarang oleh Hukum perlindungan dan pelestarian satwa liar.



Bahwa pada prinsipnya pemberlakuan suatu undang-undang harus berbasis pada kebutuhan hukum (need oriented of law) dimana adanya peraturan didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan suatu peraturan yang baik adalah peraturan yang tidak saja memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagai suatu peraturan, tetapi juga menimbulkan rasa keadilan, kepatutan dan (dengan demikian) dilaksanakan/ ditegakkan dalam kenyataannya.

Oleh karena Undang-undang No. 5 Tahun 1990 sudah lama berlaku namun implementasinya masih jauh dari harapan maka perombakan total terhadap undang-undang tersebut harus dilakukan secara menyeluruh termasuk dari segi sumber daya manusia, lembaga-lembaga hukum dan sistem pidananya. Hal ini sebagaimana menjadi tuntutan dengan berlakunya Tap. MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengharuskan perubahan/revisi semua ketentuan perundang-undangan tentang sumber daya alam, termasuk kehutanan.



Perkembangan baru sebagaimana dirumuskan dalam Tap. MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolan Sumber Daya Alam, dapat pula sebagai arahan dan dasar pembangunan nasional dalam sistem hukum pengelolaan sumber daya alam, yang meliputi, antara lain hutan, tambang, air, perikanan, dan merupakan peluang hukum baru.

Prinsip-prinsip pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam, termasuk hutan dalam TAP MPR ini dijadikan dasar kajian ulang terhadap ketentuan perundang-undangan yang ada, untuk mencabut, mengubah, dan/atau mengganti semua UU, serta peraturan yang tidak sejalan dan Tap MPR ini.



Tap MPR ini juga menjadi dasar dan arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang menganut keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan antarsektor serta landasan resolusi konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul berdasarkan prinsip-prinsip hukum baru. Secara konstitusional, perkembangan ini merupakan bentuk hukum baru dalam rangka penyesuaian penafsiran hukum berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan amandemen ketentuan hukum terkait.







Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasasi, pengertian dan prosedurnya

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Adapun cara pengajuan kasasi adalah sebagai berikut ;

Dalam hal perkara perdata, Permohonan kasasi disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi y…

Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum ... Apa Bedanya ?

Kerap ditemukan dalam suatu gugatan dimana Penggugat terlihat bingung membedakan antara posita Wanprestasi dengan posita perbuatan melawan hukum. Umumnya mereka beranggapan bahwa wanprestasi merukan bagian dari perbuatan melawan hukum (genus spesifik). Alasannya adalah, seorang debitur yang tidak memenuhi pembayaran hutang tepat waktu, jelas merupakan pelanggaran hak kreditur. Anggapan seperti ini sekilas benar adanya namun ketika akan dituangkan dalam bentuk gugatan tertulis, tidak boleh mencampur adukan antara keduanya karena akan menimbulkan kekeliruan posita yang pada akhirnya akan mengaburkan tujuan dari gugatan itu sendiri.

Ada beberapa perbedaan yang sangat prinsipil antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Perbedaan prinsipil tersebut adalah :

1. Sumber;

Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerd…

Antara Giro dan Cek

Pengertian Cek (cheque) :
“Surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut”.
Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral (KUHDagang pasal 178) :
1. pada surat cek tertulis perkataan “CEK/CHEQUE” dan nomor seri
2. surat harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
3. nama bank yang harus membayar (tertarik)
4. jumlah dana dalam angka dan huruf
5. penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan
6. tanda tangan dan atau cap perusahaan.
Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank :
􀂃 tersedianya dana
􀂃 adanya materai yang cukup
􀂃 jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek
􀂃 jumlah uang yang terbilang dan tersebut harus sama
􀂃 memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut
􀂃 tanda tangan atau cap perusahaan harus sama dengan specimen…