Minggu, Desember 23, 2012

Batasan Pidana denda dalam Tindak Pidana Ringan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah merubah batasan pidana denda dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364 KUHPidana (pencurian ringan), 373 KUHPidana (pengelapan ringan), 379 KUHPidana (penipuan ringan), 384 KUHPidana (keuntungan dari penipuan), 407 KUHPidana (perusakan ringan) dan pasal 482 KUHPidana (penadah ringan) yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). 

Batasan pidana denda sebesar Rp 250,- adalah batasan pidana denda yang disusun berdasarkan kondisi perekonomian tahun 1960-an yang tentunya bila dikonversi dengan kondisi perekonomian tahun 2000-an seperti sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Dengan batasan pidana denda sebesar Rp 250,- penyidik, penuntut umum dan hakim tidak lagi dan tidak menganggap adanya pasal-pasal tindak pidana ringan   sebagaimana diatur Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHPidana. Kesemua pelaku yang terkait      pencurian, pengelapan, penipuan, perusakan dan penadah dianggap sama dan ditetapkan upaya penahanan atas diri si pelaku. Tidak heran, pada akhirnya timbul kegalauan di masyarakat tentang arti keadilan hukum bagi masyarakat kecil. Masyarakat melihat adanya ketimpangan hukum antara penjahat kecil dengan penjahat kelas kakap, pencuri sandal jepit dengan koruptor, kejahatan dengan motif lapar dengan kejahatan dengan motif ekonomi, karena kesemuanya disamaratakan dan kesemuanya dilakukan upaya penahanan !!! jika tidak ada lagi peng-kotegori-an tindak pidana ringan, tidak ada lagi batasan nilai barang atau jumlah uang yang menjadi objek perkara tentunya kegalauan masyarakat dapat berimbas dan berefek negatif tentang arti keadilan hukum. 

Mengacu pada tujuan dan keadilan hukum, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 adalah langkah Mahkamah Agung yang layak diapresiasi karena telah mengingatkan dan memerintahkan kepada Hakim untuk memperhatikan batasan nilai barang atau jumlah uang yang menjadi objek perkara. Dengan Perma ini, Hakim patut memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang penahanan sekaligus mengkualifikasikan kembali arti tindak pidana ringan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2012 yang pada pokoknya memerintahkan Ketua Pengadilan bila menerima limpahan perkara pencurian, pengelapan, penipuan, perusakan dan penadah dari Penuntut Umum dengan nilai barang atau uang dibawah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) segera menetapkan Hakim tunggal dan memeriksa perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Dalam ayat selanjutnya, yakni Pasal 2 ayat (3), pada pokoknya Mahkamah Agung juga menetapkan bahwasanya terhadap pelaku TIDAK PERLU DITETAPKAN UPAYA PENAHANAN dan bila selama pemeriksaan ditahan supaya DIBEBASKAN. 

Dengan PERMA No. 2 Tahun 2012 ini kiranya 


Read more »

69 Kasus yang mengguncang Hukum Indonesia

Ingin tahu kisah-kisah memilukan dalam penegakan hukum Indonesia .... Mungkin Anda akan menjawab, banyak kisah memilukan dalam penegakan hukum di Indonesia ... Ya. Harus diakui, penegakan hukum Indonesia tidak perna lepas dari air mata dan harga diri yang tersisihkan. 

Setidak-tidaknya ada 69 Kasus yang mengguncang Hukum Indonesia. 69 cerita dan uraian hukum yang menjungkirbalikkan segala teoritis hukum untuk keadilan ..... 


Dapatkan buku 69 KASUS HUKUM MENGGUNCANG INDONESIA di toko-toko buku langganan Anda dan pahami kisah-kisah mereka yang teraniaya oleh hukum 

Read more »

Kamis, Maret 01, 2012

Batasan Pidana denda dalam Tindak Pidana Ringan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah merubah batasan pidana denda dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364 KUHPidana (pencurian ringan), 373 KUHPidana (pengelapan ringan), 379 KUHPidana (penipuan ringan), 384 KUHPidana (keuntungan dari penipuan), 407 KUHPidana (perusakan ringan) dan pasal 482 KUHPidana (penadah ringan) yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). 

Batasan pidana denda sebesar Rp 250,- adalah batasan pidana denda yang disusun berdasarkan kondisi perekonomian tahun 1960-an yang tentunya bila dikonversi dengan kondisi perekonomian tahun 2000-an seperti sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Dengan batasan pidana denda sebesar Rp 250,- penyidik, penuntut umum dan hakim tidak lagi dan tidak menganggap adanya pasal-pasal tindak pidana ringan   sebagaimana diatur Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHPidana. Kesemua pelaku yang terkait      pencurian, pengelapan, penipuan, perusakan dan penadah dianggap sama dan ditetapkan upaya penahanan atas diri si pelaku. Tidak heran, pada akhirnya timbul kegalauan di masyarakat tentang arti keadilan hukum bagi masyarakat kecil. Masyarakat melihat adanya ketimpangan hukum antara penjahat kecil dengan penjahat kelas kakap, pencuri sandal jepit dengan koruptor, kejahatan dengan motif lapar dengan kejahatan dengan motif ekonomi, karena kesemuanya disamaratakan dan kesemuanya dilakukan upaya penahanan !!! jika tidak ada lagi peng-kotegori-an tindak pidana ringan, tidak ada lagi batasan nilai barang atau jumlah uang yang menjadi objek perkara tentunya kegalauan masyarakat dapat berimbas dan berefek negatif tentang arti keadilan hukum. 

Mengacu pada tujuan dan keadilan hukum, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 adalah langkah Mahkamah Agung yang layak diapresiasi karena telah mengingatkan dan memerintahkan kepada Hakim untuk memperhatikan batasan nilai barang atau jumlah uang yang menjadi objek perkara. Dengan Perma ini, Hakim patut memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang penahanan sekaligus mengkualifikasikan kembali arti tindak pidana ringan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2012 yang pada pokoknya memerintahkan Ketua Pengadilan bila menerima limpahan perkara pencurian, pengelapan, penipuan, perusakan dan penadah dari Penuntut Umum dengan nilai barang atau uang dibawah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) segera menetapkan Hakim tunggal dan memeriksa perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Dalam ayat selanjutnya, yakni Pasal 2 ayat (3), pada pokoknya Mahkamah Agung juga menetapkan bahwasanya terhadap pelaku TIDAK PERLU DITETAPKAN UPAYA PENAHANAN dan bila selama pemeriksaan ditahan supaya DIBEBASKAN. 

Dengan PERMA No. 2 Tahun 2012 ini kiranya dapat menghapus kegalauan masyarakat terkait perkara-perkara yang sesungguhnya adalah perkara ringan namun terkesan menjadi perkara yang berat dan mengusik rasa keadilan di masyarakat. Namun kiranya dapat dipahami pula bahwasanya PERMA NO. 2 Tahun 2012 TIDAK MENGHILANGKAN sifat pidana atas perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Siapapun yang menjadi pelaku TETAP DIHUKUM dan MEMANG HARUS DIHUKUM. 

Read more »

Selasa, Januari 31, 2012

Izin Pengadilan untuk berpoligami

Sering menjadi pertanyaan, apakah kalau ingin berpoligami harus seijin Istri terdahulu ? secara hukum, untuk berpoligami tidak dibutuhkan ijin dari "isteri tua". Yang diperlukan adalah Izin dari Pengadilan. Adapun ijin istri tua hanyalah salah satu syarat untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan. 

Adapun prosedur untuk izin poligami, secara umum diatur dalam Pasal 40 - Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975  yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Suami yang bermaksud untuk beristeri lebih atau kuasa hukumnya sebagai pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup domisili si pemohon .

2. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

a. ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan suami kawin lagi, seperti :

- bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
- bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

c. ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup, istri istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :

- Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangi oleh bendahara tempat bekerja; atau
- Surat keterangan pajak penghasilan; atau
- Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan utuk itu.


3. Selama dalam melakukan pemeriksaan alasan-alasan permohonan izin poligami, Pengadilan wajib memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan. Pemeriksaan alasan-alasan izin poligami dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.



4. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Setelah diperoleh izin poligami sebagaimana prosedur diatas, maka izin poligami tersebut didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil atau KUA dimana akan dilangsungkan Perkawinan Poligami tersebut. 

Read more »

Kamis, Januari 19, 2012

Kedudukan PERADI sebagai Organisasi Profesi Advokat


Organisasi Advokat PERADI tidak sama dengan Organisasi Advokat seperti IKADIN, AAI, HKHPM, IPHI, SPI, dan lain-lainnya, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No.18/2003.

Organisasi Advokat seperti IKADIN, AAI, HKHPM, IPHI, SPI, dan lain-lainnya itu, adalah organisasi profesi yang didirikan/dibentuk berdasarkan UU ORMAS No.8 tahun 1985, sebagai pengejawantahan hak warga negara dalam mengekspresikan kebebasan berpendapat dan berserikat yang dilindungi oleh konstitusi negara kita, Republik Indonesia.

Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan UU ORMAS itu, dapatlah kita kategorikan sebagai Organisasi Massa, yang sejak dulu hingga kini TIDAK PERNAH memiliki kewenangan untuk mengangkat advokat.

Pengangkatan Advokat, sebelum diundangkannya UU Advokat (UU No.18/2003), merupakan kewenangan negara yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, c.q. Ketua Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu, masih banyak Advokat yang menjadi advokat berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi (SKPT) dan diambil langsung sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Jadi, sebelum diundangkannya UU Advokat, untuk menjadi advokat itu berdasarkan SKPT dan diambil sumpahnya oleh KPT. Bukan diangkat oleh Organisasi Massa yang ada, seperti IKADIN, AAI, HKHPM, IPHI, SPI, dll. Bukan!!!

Jaman telah berubah, UU Nomor 18 tahun 2003 tentang ADVOKAT telah diundangkan dan berlaku efektif sejak diundangkan. UU Advokat jelas tegas memerintahkan PARA ADVOKAT yang tergabung di dalam ORMAS seperti IKADIN, AAI, SPI, IPHI, HKHPM, dll sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 32 ayat (3), (ada 8 Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan UU ORMAS), untuk membentuk ORGANISASI PROFESI berdasarkan UU ADVOKAT. Ke-8 ORMAS Profesi Advokat itu dikenal dengan nama Komite Kerja Advokat Indonesia atau disingkat KKAI. Oleh karenanya, KKAI berdasarkan UU Advokat No.18/2003, berhak dan berwenang untuk membentuk Organisasi Profesi Advokat yang dibentuk/didirikan berdasarkan UU ADVOKAT.

Pada tanggal 21 Desember 2004, KKAI mendeklarasikan (menyatakan) bahwa ke-8 organisasi profesi dimaksud sepakat mendirikan Organisasi Advokat Indonesia dengan nama PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Advokat (UU NO.18/2003).

Jadi, ditegaskan kembali, bahwa PERADI bukanlah organisasi profesi advokat yang dibentuk berdasarkan kebebasan berserikat dan berkumpul, melainkan berdasarkan perintah UU Advokat untuk melaksanakan tugas dan wewenang, seperti dan terbatas pada hal-hal yang diatur di dalam UU Advokat. Dan karenanya, di dalam Pasal 28 UU Advokat, ditegaskan bahwa Organisasi Profesi yang dibentuk berdasarkan UU Advokat tersebut hanya ada 1 (satu), sehingga tidak mungkin membentuk organisasi sejenis dan setara lainnya.

Bila ingin membentuk organisasi profesi berdasarkan hak warga negara dalam menggunakan kebebasannya berpendapat dan berserikat, tentunya masih dipersilahkan. Namun bila membentuk organisasi profesi advokat yang setara dengan PERADI, tentunya wajib mengikuti dan berdasarkan UU Advokat.

Namun tampaknya, untuk membentuk organisasi profesi yang didasarkan kepada UU Advokat, adalah sebuah kemustahilan di negara hukum, Republik Indonesia ini, karena di dalam Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, dengan tegas diatur:  "Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang
ini, Organisasi Advokat telah terbentuk".

Seluruh Advokat Indonesia bersyukur bahwa KKAI telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan mendirikan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh UU Advokat.

PERADI saat ini telah melaksanakan perintah UU Advokat, yakni dengan menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan terkemuka di Indonesia dan menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat (UPA) yang dikenal "Zero KKN", dan yang paling penting adalah bahwa PERADI adalah satu-satunya Organisasi Profesi yang berhak untuk mengusulkan Advokat agar dapat diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Didalam pidato setelah penandatanganan perjanjian perdamaian antara PERADI dengan KAI, Ketua Mahkamah Agung, Bp. harifin Tumpa berpesan kepada masyarakat, agar berhati-hati dan cermat dalam memilih instansi penyelenggara ujian profesi advokat agar dapat dilantik dan diambil sumpahnya di depan Ketua Pengadilan Tinggi Republik Indonesia.

Semoga tulisan ini dapat dipahami oleh segenap masyarakat bahwa negara tidak pernah menghalangi kebebasan berserikat bagi setiap warga negaranya, namun untuk menyelenggarakan sertifikasi profesi advokat, menurut UU Advokat, hanya diperkenankan 1 (satu) saja agar ada standarisasi pelayanan jasa hukum dan untuk melindungi kepentingan konsumen jasa hukum.

Read more »

Selasa, Desember 06, 2011

Upaya Mengkriminalkan Sengketa Pertanahan

Sengketa atau perselisihan hak dalam bidang pertanahan sesungguhnya merupakan perselisihan/ sengketa dengan nilai ekonomi yang tinggi. Dikatakan bernilai ekonomi tinggi karena dalam praktek banyak varian perselisihan/ sengketa pertanahan yang bermuara pada tindakan mengaburkan kepastian letak dan batas bidang tanah dengan cara mencabut/ merusak atau memindahkan patok batas tanah, pengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta bidang tanah yang tidak sesuai, data penguasaan/pemilikan tanah dan tindakan-tindakan administrasi pertanahan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat banyaknya sengketa-sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat, misalnya penerbitan sertifikat tanah yang menimbulkan sengketa hak antara subjek yang tercantum dalam sertifikat dengan subjek lain yang juga menyatakan mempunyai hak atas tanah tersebut, perselihan hak antara pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) atas bidang tanah yang sama, dan atau segala perselisihan bidang tanah yang hak-haknya belum dibebaskan oleh pemohon hak pengelolaan dari pemegang hak-hak tersebut. Sengketa dan atau perselisihan ini tentunya dapat menimbulkan perkara pelanggaran hukum administrasi negara, hukum perdata, dan pelanggaran hukum pidana yang dapat menimbulkan kerugian baik berupa materil maupun moril. Ini berarti dalam upaya penyelesaian sengketa atau perselisihannya tersebut, mau tidak mau, subjek yang berselisih harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Sengketa pertanahan yang paling sering menjadi polemik di masyarakat adalah sengketa hak tanah di atas satu persil diterbitkan dua sertifikat yang berbeda, sehingga terjadi sengketa di antara pemegang sertifikat di atas satu persil yang sama. Secara faktual, sengketa ini makin diperumit dengan dijaminkannya sertifikat yang menjadi objek sengketa kepada pihak ketiga/ kreditor baik dalam bentuk dibebankan hak tanggungan atau tidak. Yang singkat kata, bila sertifikat itu ditetapkan/ diputuskan oleh Pengadilan sebagai sertifikat yang tidak sah atau dibatalkan, tentunya pihak ketiga/ kreditor tersebut akan dirugikan. Potensi ketidakpastian hukum atas sengketa ini tentunya sangat besar dan kompleks yang pada akhirnya akan merucut pula atas kepastian hukum sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan yang akan menjadi kabur dan tidak jelas bagi pihak yang bersengketa.

Sengketa hak pertanahan yang lain yang perlu diperhatikan adalah sengketa eks Hak Guna Usaha (HGU) tanah perkebunan yang kerap dilakukan pengusaha/ perusahaan perkebunan nakal dengan cara mengalihkan eks HGU yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi oleh pemerintah, kepada pengusaha/ perusahaan perkebunan lain yang teraffiliansi dengan si pengusaha/ perusahaan itu sendiri atau tidak. Secara hukum, perbuatan mengalihkan eks HGU ini merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena melanggar asas “nemo plus yuris” (melakukan perbuatan yang melebihi haknya) mengingat dalam aturan hukumnya HGU hanya bisa dialihkan sepanjang hak itu masih hidup atau masih berlaku. Jika HGU telah berakhir, maka tanah kembali kepada negara atau dikuasai oleh negara. Sayangnya, instansi pemberi HGU tersebut lebih memilih melakukan upaya hukum adminstrasi atau secara perdata padahal perbuatan mengalihkan/menjual tanah eks HGU tersebut, adalah termasuk domain hukum pidana dan para pelakunya dapat dijatuhkan sanksi pidana. Akhirnya, bisa ditebak, masyarakat memiliki persepsi negatif tersendiri atas penegakan hukum dibidang pertanahan dan karenanya tidak heran pula, pada akhirnya masyarakat memilih melakukan eksekusi dengan caranya sendiri untuk dapat mengelola tanah eks HGU tersebut.

Memang, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat, tetapi tidak berarti kesalahan dalam pendaftaran tanah yang menyangkut adanya unsur-unsur kelalaian, kesengajaan, penipuan, dan paksaan dalam pembuatan data fisik dan data yuridis tidak bisa dijangkau oleh KUHP, terhadap mereka tetap dapat dijatuhkan sanksi pidana.

Kejahatan ataupun pelanggaran pidana dalam hukum pertanahan, dapat berupa kejahatan dan pelanggaran dalam pembuatan data fisik dan data yuridis, misalnya perusakan patok tanda batas tanah dan mengubahnya pada tempat yang lain, memberikan data palsu atau keterangan palsu yang berkaitan dengan keberadaan tanah dan dilakukan oleh beberapa orang yang terkait, seperti kepala desa, lurah, notaris/PPAT, camat dan para petugas administrasi negara di Kantor BPN serta orang yang memohon hak, maka mereka tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Di dalam KUHP terdapat ketentuan yang mampu secara minimalis menjaring pelaku tindak pidana di bidang pendaftaran tanah, yaitu antara lain dengan menggunakan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 407 ayat (1) KUHP, pelanggaran terhadap Pasal 265 KUHP tentang Pemalsuan Surat dan Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan (delneming) jo Pasal 385 KUHP tentang Perbuatan Curang (bedrog).

Dengan ketentuan pidana ini, maka kebijakan kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan bidang pertanahan telah terakomodasi. Tetapi dalam proses penyidikan dan penegakan hukumnya masih terdapat kesulitan teknis, sehingga sulit untuk dilaksanakan karena harus pula dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan memenuhi unsur kesalahan (schuld) karena kita tahu, tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana (geen straf zonderschuld) dan tanpa dapat dibuktikannya unsur kesalahan, maka ia dapat dibebaskan dalam segala dakwaan.

Untuk membuktikan unsur kesalahan, sesungguhnya dapat dikaitkan dengan perbuatan sengaja (dolus) dan kelalaian (culpa). Pembuktian adanya unsur kesengajaan sangat diperlukan misalnya tentang data-data fisik maupun data yuridis dalam pendaftaran tanah, dicurigai adanya kesalahan terhadap penentuan tugu/batas patok yang memenuhi syarat teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena di banyak daerah tugu batas/patok adalah apa yang selama ini diyakini masyarakat secara alamiah baik itu berupa pohon, batas tegalan sungai, dan sebagainya. Dalam hal ini, penyidik Polri harus proaktif melakukan penyidikan tentang batas-batas tanah yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dalam banyak kasus, data fisik ternyata tidaksesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Hal ini patut diduga, apakah ada kelalaian dan kesengajaan dari aparat membuat tugu batas/patok dalam buku tanah yang bersangkutan. Di samping itu perlu diteliti, apakah ada perbuatan memindahkan batas/patok yang asli dan menggantikannya dengan patok lain yang tidak sesuai dengan ukuran semula. Perbuatan itu dapat dikualifikasi sebagai perbuatan perusakan barang yang diancam dengan Pasal 406 dan Pasal 407 ayat (1) KUHP. Kejahatan ini merupakan perbuatan sengaja melakukan perusakan atau pemindahan patok batas yang bersangkutan oleh pemohon hak ataupun oleh petugas BPN. Dalam hal ini, patut diduga adanya indikasi kolusi. Di samping itu, peran kepala desa ataupun lurah sangat menentukan dalam hal pembuatan surat keterangan tidak adanya silang sengketa, yang kemudian dikuatkan dengan Surat Keterangan Camat setempat terhadap tanah yang bersangkutan. Tidak mustahil hal ini dapat terjadi karena adanya kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat atas tanah. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana memberikan keterangan palsu/pemalsuan dokumen, yang dilakukan dengan penyertaan/turut serta (deelnemiing), perbuatan mana diancam dengan Pasal 263, 264 jo Pasal 55 KUHP.

Disamping itu, Penyidik Polri perlu menentukan apakah perbuatan penyertaan/turut serta (deelneming), apakah termasuk turut serta yang berdiri sendiri (zelf standing deelnemers) atau termasuk turut serta yang assesoir (accessoire deelnemers). Penentuan ini adalah untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku, apakah pelaku itu masing-masing berdiri sendiri, dengan kualitas perbuatan yang berbeda dan hukuman yang berbeda bagi masing-masing pelaku. Atau apakah perbuatan itu dilakukan antara pelaku dengan pelaku lainnya, saling berhubungan satu sama lain dalam arti perbuatan yang satu dianggap ada jika adanya perbuatan dari pelaku yang lain, sehingga pertanggungjawaban pelaku dinilai sama dan dijatuhi hukuman yang sama.

Para petugas BPN sebagai instansi yang berwenang, dalam hal penerbitan sertifikat hak-hak atas tanah, juga perlu terlebih dahulu memeriksa rekaman data fisik dan data yuridis dalam buku tanah, supaya penerbitan sertifikat tidak tumpang tindih atau terdapat 2 (dua) sertifikat atau lebih di atas 1 (satu) bidang tanah. Kemungkinan juga bisa terjadi di atas tanah dengan sertifikat hak milik dikeluarkan pula hak guna usaha (HGU). Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan mengadukan masalahnya ke pihak kepolisian, maka pihak Polri harus melakukan investigasi tentang proses, prosedur dan jika perlu atas kewenangannya dapat melihat buku tanah yang bersangkutan, berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 132 KUHAP.

Dalam rangka penyidikan kasus tersebut, pihak Polri dapat mempergunakan Hukum Pidana Umum, bahkan tidak menutup kemungkinan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apabila rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para pejabat terkait atau masyarakat, yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara. Pembuktian yang menyangkut peristiwa pidana tersebut dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 164 HIR/Pasal 184 KUHAP yang dimulai dari bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah yang dapat diambil dari dokumen para saksi maupun tersangka dalam kasus tersebut.

Read more »