Langsung ke konten utama
loading...

Adakah Penyelesaian Untuk Kasus Soeharto ?




Adakah penyelesaian untuk kasus Soeharto ? ini mungkin menjadi pertanyaan yang paling dipertanyakan di negeri ini. Disaat Soeharto merenggangkan nyawanya (waktu tulisan ini dimuat, siaran di TV menyatakan bahwa kondisi Soeharto tengah memburuk kembali untuk kesekian kalinya), tak berhenti-hentinya kelompok pendukung gerakan adili Soeharto mendatangi rumah sakit dimana Soeharto dirawat. Tanpa mengingkari keinginan mereka untuk diliput media massa dan rasa kemanusiaan yang ada, mereka mengingatkan Pemerintah untuk bersikap tegas terhadap kasus soeharto. Adili Soeharto !!!




Disisi lain, entah dengan pertimbangan apa, hari Sabtu 12 Januari 2008 - pagi jam 10.00 wib dilaporkan bahwasanya Jaksa Agung Hendarman Supandji dengan punggawa mendatangi keluarga Soeharto di rumah sakit hanya sekedar menawarkan solusi penyelesaian "win-win solution" atas perkara perdata yang saat ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa Agung sepertinya telah benar-benar melecehkan hukum padahal jelas-jelas dalam pemeriksaan perkara Majelis hakim belum menyatakan menerima gugatan perdata negara tersebut sehingga dengan demikian menjadi hal yang ganjil bila sekonyong negara sebagai penggugat menawarkan perdamaian tanpa sebab.




Jika kelak dalam perkara perdata terjadi perdamaian maka kelak dikemudian hari semakin jelas adanya bahwa dinegeri ini tidak ada keadilan yang sesungguhnya. Keadilan dinegeri ini adalah keadilan semu yang tercipta karena uang, koneksi dan politik balas budi. Atau mungkin kita sudah seharusnya bersikap bijak dan mengakui bahwasanya Soeharto memang berjasa atas negeri ini dan karena jasanya maka kesalahan-kesalahannya kepada rakyat Indonesia sudah seharusnya dilupakan.




Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasasi, pengertian dan prosedurnya

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Adapun cara pengajuan kasasi adalah sebagai berikut ;

Dalam hal perkara perdata, Permohonan kasasi disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi y…

Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum ... Apa Bedanya ?

Kerap ditemukan dalam suatu gugatan dimana Penggugat terlihat bingung membedakan antara posita Wanprestasi dengan posita perbuatan melawan hukum. Umumnya mereka beranggapan bahwa wanprestasi merukan bagian dari perbuatan melawan hukum (genus spesifik). Alasannya adalah, seorang debitur yang tidak memenuhi pembayaran hutang tepat waktu, jelas merupakan pelanggaran hak kreditur. Anggapan seperti ini sekilas benar adanya namun ketika akan dituangkan dalam bentuk gugatan tertulis, tidak boleh mencampur adukan antara keduanya karena akan menimbulkan kekeliruan posita yang pada akhirnya akan mengaburkan tujuan dari gugatan itu sendiri.

Ada beberapa perbedaan yang sangat prinsipil antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Perbedaan prinsipil tersebut adalah :

1. Sumber;

Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerd…

Antara Giro dan Cek

Pengertian Cek (cheque) :
“Surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut”.
Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral (KUHDagang pasal 178) :
1. pada surat cek tertulis perkataan “CEK/CHEQUE” dan nomor seri
2. surat harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
3. nama bank yang harus membayar (tertarik)
4. jumlah dana dalam angka dan huruf
5. penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan
6. tanda tangan dan atau cap perusahaan.
Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank :
􀂃 tersedianya dana
􀂃 adanya materai yang cukup
􀂃 jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek
􀂃 jumlah uang yang terbilang dan tersebut harus sama
􀂃 memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut
􀂃 tanda tangan atau cap perusahaan harus sama dengan specimen…