Rabu, Mei 27, 2009

Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons

Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects
(with Protocols I, II and III)


Geneva, 10 October 1980 Protocol IV,Vienna, 13 October 1995 Protocol II, as amended,
Geneva, 3 May 1996

Objectives
The aim of the Convention and its Protocols is to provide new rules for the protection of military personnel and, particularly, civilians and civilian objects from injury or attack under various conditions by means of fragments that cannot readily be detected in the human body by X-rays, landmines and booby traps, and incendiary weapons and blinding laser weapons.

Key Provisions
This Convention serves as an umbrella for protocols dealing with specific weapons. The Convention and its annexed Protocols apply in the situations common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the Protection of War Victims, including any situation described in Additional Protocol I to these Conventions.

Protocol I on Non-Detectable Fragments prohibits the use of any weapon the primary effect of which is to injure by fragments which in the human body escape detection by X-rays.

Protocol II on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices was amended on 3 May 1996 to strengthen its provisions. It extends the scope of application to cover both international and internal armed conflicts; prohibits the use of non-detectable antipersonnel mines and their transfer; prohibits the use of non-self-destructing and non-selfdeactivitating mines outside fenced, monitored and marked areas; broadens obligations of protection in favour of peacekeeping and other missions of the United Nations and its agencies; requires States to enforce compliance with its provisions within their jurisdiction; and calls for penal sanctions in case of violation.

Protocol III on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons prohibits, in all circumstances, making the civilian population as such, individual civilians or civilian objects, the object of attack by any weapon or munition which is primarily designed to set fire to objects or to cause burn injury to persons through the action of flame, heat or a combination thereof, produced by a chemical reaction of a substance delivered on the target.

Protocol IV on Blinding Laser Weapons prohibits the use of laser weapons specifically designed, as their sole combat function or as one of their combat functions, to cause permanent blindness to unenhanced vision, that is to the naked eye or to the eye with corrective eyesight devices. The High Contracting Parties shall not transfer such weapons to any State or non-State entity.

CONVENTION
Entry into force: 2 December 1983 Status as at 15 June 2000: Signatories: 51 Contracting
Parties: 79 PROTOCOL IV Entry into force: 30 July 1998 Status as at 15 June 2000: Contracting Parties: 49 PROTOCOL II, AS AMENDED

Entry into force: 3 December 1998 Status as at 15 June 2000: Contracting Parties: 50

Read more »

Senin, Mei 25, 2009

Duit lagi dari kumpulblogger.com


Pagi-pagi cek email gmail ada email dari boss kumpulblogger.com yang isinya :
<kukuhtw@kukuhtw.com>towahyuadvokat@gmail.com
dateSun, May 24, 2009 at 7:34 PMsubject[kumpulblogger.com] Telah transfer untuk wahyuadvokat@gmail.com sebanyak Rp 53,800mailed-bykukuhtw.com
hide details 7:34 PM (0 minutes ago)

[kumpulblogger.com] Telah transfer untuk
wahyuadvokat@gmail.com sebanyak Rp 53,800 Account Name : wahyu kuncoroBank Name : MandiriCabang : Bogor - Kapten Muslihat No Rekening : 133 00 04588869Paypal : Mohon di cek, Telah transfer Sebesar Rp 53,800"

Geleng-gelang kepala, ini yang kedua kalinya dapat pembayaran dari kumpulblogger.com si jaringan blog media advertising ... mantafff, lumayan buat beli STMJ (Susu Telor Madu Jahe).

Total yang didapat dari kumpulblogger.com Rp. 105,750 ... sekali lagi, lumayan buat sambilan nunggu dollar dari adsense or adbrite cair ....

Terima kasih mas kukuh .. Kumpulblogger.com emang cocok nih mereka-mereka yang ingin mendapatkan uang dari internet tanpa perlu susah-susah mikirin page rangking apalagi syarat pencairan komisi yang berbelit-belit.

Buat anda yang ingin merasakan dapat uang dari internet ... ayo kumpul di kumpulblogger.com dengan mendaftar blog anda di sini.

Read more »

Kamis, Mei 21, 2009

Perceraian Dalam Perkawinan Beda Agama


Pada azasnya, Hukum Perkawinan Indonesia melarang terjadinya perkawinan antara kedua calon mempelai yang berbeda agama atau kenyakinan. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketegasan pelarangan perkawinan beda agama ditegaskan pula dalam Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang: mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Ketegasan larangan perkawinan beda agama adalah mutlak mengingat perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Ketegasan larangan ini jelas menunjukkan bahwa perkawinan merupakan suatu perikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Larangan perkawinan beda agama bagi pemeluk agama Islam ditegaskan dalam Pasal 44 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dengan penegasan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam; sedangkan bagi pria Islam menurut Pasal 40 Huruf (c) KHI dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Larangan ini karena perkawinan menurut agama Islam adalah lembaga yang suci yang melibatkan nama Allah dalam upacara perkawinan. Hal ini sebagaimana maksud Pasal 2 KHI yang menegaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena, perkawinan merupakan lembaga yang suci yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Yang menarik untuk menjadi pertimbangan bagi mereka yang tetap ingin melangsungkan perkawinan beda agama adalah masalah pemeliharaan anak ketika terjadi perceraian dalam perkawinannya tersebut. Sama seperti perceraian pada umumnya, masalah hak pengasuhan dan pemeliharaan anak kerap menjadi masalah yang pelik. Namun yang lebih pelik dan patut menjadi pertimbangan adalah potensi terjadinya pemurtadan atau pindah agama pada si anak. Posisi anak menjadi obyek dari kepentingan orang tuanya. Anak itu dapat mengalami kebingungan dan kesesatan karena diberikan pemahaman agama yang berbeda-beda. Hal ini jelas bertentangan dengan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Perkawinan beda agama merupakan hal yang prinsip dalam hukum Islam. Oleh karena itu, dapat dimungkinkan, sebelum perkawinan kedua mempelai beragama Islam, tetapi setelah menjalani perkawinan salah satu mempelai memeluk agama non-Islam. Berkenaan dengan hal itu, menurut Pasal 116 Huruf k KHI dengan tegas ditentukan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga sebagai penyebab atau alasan terjadinya perceraian. Jika hal itu terjadi, maka akibat dari perceraian terhadap anak-anak, menurut Pasal 105 KHI ditentukan:

(a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
(b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
(c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Bagi anak yang belum berumur 12 tahun, berdasarkan Pasal 105 KHI di atas, tentunya hak pengasuhan dan pemeliharaan si anak jatuh kepada Ibunya. Jika si Ibu adalah pemeluk agama Islam, tidak menjadi masalah. Tapi kalau si Ibu ternyata bukan pemeluk agama Islam ? Tentunya ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan baik-baik bagi pasangan beda agama yang ingin melangsungkan perkawinan.

Read more »

Minggu, Mei 17, 2009

BOT (Build, Operate and Transfer) Agreement


Pasal 62 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG mengatur sebagai berikut :

(1) Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan teknis dan pelaksanaan beserta pengawasannya.

(2) Pembangunan bangunan gedung wajib dilaksanakan secara tertib administratif dan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

(3) Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kaidah pembangunan yang berlaku, terukur, fungsional, prosedural, dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap perkembangan arsitektur, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun yang dimaksud dengan kaidah pembangunan yang berlaku dalam Pasal 62 ayat (3) PP diatas menunjuk bahwasanya dalam pembangunan bangunan gedung berlaku sistem pembangunan gedung dengan sistem seperti disain dan bangun (design build), bangun guna serah (build, operate, and transfer/BOT), dan bangun milik guna (build, own, operate/BOO).

Apa yang dimaksud dengan sistem bangun guna serah (build, operate, and transfer/BOT)? sistem bangun guna serah atau yang lazimnya disebut BOT Agreement adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan penggunaan tanah miliknya untuk di atasnya didirikan suatu bangunan komersial oleh pihak kedua (investor), dan pihak kedua tersebut berhak mengoperasikan atau mengelola bangunan komersial untuk jangka waktu tertentu dengan memberikan fee (atau tanpa fee) kepada pemilik tanah, dan pihak kedua wajib mengembalikan tanah beserta bangunan komersial di atasnya dalam keadaan dapat dan siap dioperasionalkan kepada pemilik tanah setelah jangka waktu operasional tersebut berakhir. Dalam praktik hukum konstruksi dikenal beberapa model BOT Agreement seperti BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) dan atau BLT (Build, Lease and Transfer).

Berdasarkan pengertiannya sebagaimana dimaksud di atas maka unsur-unsur perjanjian sistem bangun guna serah (build, operate, and transfer/BOT) atau BOT Agreement, adalah :

a. Investor (penyandang dana)
b. Tanah
c. Bangunan komersial
d. Jangka waktu operasional
e. Penyerahan (transfer)

Berdasarkan unsur yang terkandung dalam perjanjian sistem bangun guna serah (build, operate, and transfer/BOT) atau BOT Agreement maka pada dasarnya ada pemisahan yang tegas antara Pemilik (yang menguasai tanah) dengan Investor (penyandang dana).

Obyek dalam perjanjian sistem bangun guna serah (build, operate, and transfer/BOT) atau BOT Agreement kurang lebih :

1. Bidang usaha yang memerlukan suatu bangunan (dengan atau tanpa teknologi tertentu) yang merupakan komponen utama dalam usaha tersebut disebut sebagai bangunan komersial.

2. Bangunan komersial tersebut dapat dioperasikan dalam jangka waktu relatif lama, untuk tujuan :

- Pembangunan prasarana umum, seperti jalan tol, pembangkit listrik, sistem telekomunikasi, pelabuhan peti kemas dan sebagainya
- Pemangunan properti, seperti pusat perbelanjaan, hotel, apartemen dan sebagainya.
- Pembangunan prasarana produksi, seperti pembangunan pabrik untuk menghasilkan produk tertentu.

Perjanjian sistem bangun guna serah (build, operate, and transfer/BOT) atau BOT Agreement terjadi dalam hal, jika :

1. Ada pemilik tanah atau pihak yang menguasai tanah, ingin membangun suatu bangunan komersial di atas tanahnya tetapi tidak mempunyai biaya, dan ada investor yang bersedia membiayai pembangunan tersebut.

2. Ada investor yang ingin membangun suatu bangunan komersial tetapi tidak mempunyai tanah yang tepat untuk berdirinya bangunan komersial tersebut, dan ada pemilik tanah yang bersedia menyerahkan tanahnya unt tempat berdirinya bangunan komersial tersebut.

3. Investor membangun suatu bangunan komersial di atas tanah milik pihak lain, dan setelah pembangunan selesai investor berhak mengoperasionalkannya untuk jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu operasional, pihak pemilik tanah berhak atas fee tertentu.

4. Setelah jangka waktu operasional berakhir, investor wajib mengembalikan tanah kepada pemiliknya beserta bangunan komersial di atasnya.

Read more »

Rabu, Mei 13, 2009

Declaration on the Protection of Women and Children

Declaration on the Protection of Women and Children
in Emergency and Armed Conflict
Proclaimed by General Assembly resolution 3318(XXIX) of 14 December 1974
The General Assembly,
Having considered the recommendation of the Economic and Social Council contained in its resolution 1861 (LVI) of 16 May 1974


Expressing its deep concern over the sufferings of women and children belonging to the civilian population who in periods of emergency and armed conflict in the struggle for peace, selfdetermination, national liberation and independence are too often the victims of inhuman acts and consequently suffer serious harm.

Aware of the suffering of women and children in many areas of the world, especially in those areas subject to suppression, aggression, colonialism, racism, alien domination and foreign subjugation.

Deeply concerned by the fact that, despite general and unequivocal condemnation, colonialism, racism and alien and foreign domination continue to subject many peoples under their yoke, cruelly suppressing the national liberation movements and inflicting heavy losses and incalculable sufferings on the populations under their domination, including women and children.

Deploring the fact that grave attacks are still being made on fundamental freedoms and the dignity of the human person and that colonial and racist foreign domination Powers continue to violate international humanitarian law.

Recalling the relevant provisions contained in the instruments of international humanitarian law relative to the protection of women and children in time of peace and war.

Recalling, among other important documents, its resolutions 2444 (XXIII) of 19 December 1968, 2597 (XXIV) of 16 December 1969 and 2674 (XXV) and 2675 (XXV) of 9 December 1970, on respect for human rights and on basic principles for the protection of civilian populations in armed conflicts, as well as Economic and Social Council resolution 1515 (XLVIII) of 28 May 1970 in which the Council requested the General Assembly to consider the possibility of drafting a declaration on the protection of women and children in emergency or wartime.

Conscious of its responsibility for the destiny of the rising generation and for the destiny of mothers, who play an important role in society, in the family and particularly in the upbringing of children.

Bearing in mind the need to provide special protection of women and children belonging to the civilian population.

Solemnly proclaims this Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict and calls for the strict observance of the Declaration by all Member States:

1. Attacks and bombings on the civilian population, inflicting incalculable suffering, especially on women and children, who are the most vulnerable members of the population, shall be prohibited, and such acts shall be condemned.

2. The use of chemical and bacteriological weapons in the course of military operations constitutes one of the most flagrant violations of the Geneva Protocol of 1925, the Geneva Conventions of 1949 and the principles of international humanitarian law and inflicts heavy losses on civilian populations, including defenceless women and children, and shall be severely condemned.

3. All States shall abide fully by their obligations under the Geneva Protocol of 1925 and the Geneva Conventions of 1949, as well as other instruments of international law relative to respect for human rights in armed conflicts, which offer important guarantees for the protection of women and children.

4. All efforts shall be made by States involved in armed conflicts, military operations in foreign territories or military operations in territories still under colonial domination to spare women and children from the ravages of war. All the necessary steps shall be taken to ensure the prohibition of measures such as persecution, torture, punitive measures, degrading treatment and violence, particularly against that part of the civilian population that consists of women and children.

5. All forms of repression and cruel and inhuman treatment of women and children, including imprisonment, torture, shooting, mass arrests, collective punishment, destruction of dwellings and forcible eviction, committed by belligerents in the course of military operations or in occupied territories shall be considered criminal.

6. Women and children belonging to the civilian population and finding themselves in circumstances of emergency and armed conflict in the struggle for peace, self-determination, national liberation and independence, or who live in occupied territories, shall not be deprived of shelter, food, medical aid or other inalienable rights, in accordance with the provisions of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Declaration of the Rights of the Child or other instruments of international law.

Read more »

Rabu, Mei 06, 2009

Hak Janda Cerai Mati Atas Harta Bersama Dan Warisan


Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya, sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antarà suami isteri. Harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma. Hukum, sebagaimana ditentukan Pasal 122 KUHPerdata, mensyaratkan bahwa semua penghasilan dan pendapatan suami - istri, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama. Yang dianggap sebagai keuntungan pada harta bersama suami isteri ialah bertambahnya harta kekayaan mereka, berdua, yang selama perkawinan timbul dan hasil harta kekayaan mereka dan pendapatan masing-masing, usaha dan kerajinan masing-masing dan penabungan pendapatan yang tidak dihabiskan. Sementara yang dianggap sebagai kerugian ialah berkurangnya harta benda itu akibat pengeluaran yang lebih tinggi dari pendapatan. Adapun untuk pemanfaatan dan penggunaan harta bersama, Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Seiring dengan pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dan KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pengertian tentang harta bersama yang sama seperti dianut dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerdata di atas. Harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah “syirkah” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dikalangan masyarakat awam, terkait dengan harta bersama suami istri, sering menjadi polemik adalah mengenai kedudukan serta hak janda cerai mati (istri yang menjadi janda karena kematian suami – pen) yang telah mendapatkan bagian dari harta bersama tetapi menuntut pula bagian dari harta warisan almarhum. Sebagian kalangan masyarakat awam tersebut menyatakan janda cerai mati tidak berhak atas harta warisan, sebagian kalangan menyatakan berhak. Bagaimana sebenarnya hukum mengatur hak janda cerai mati atas harta bersama dan harta warisan ?

Pertama-tama, harus dipahami terlebih dahulu kapan harta bersama itu bubar demi hukum ?

Meskipun pengertian harta bersama diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 namun pembubaran harta bersama tidak diatur secara tegas. Kalaupun ada, hanya terdapat dalam penjelasan Pasal 35 UU Perkawinan yang menyatakan “apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing”. Adapun pengertian yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya (penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974). Merujuk dari penjelasan Pasal 35 dan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 maka dapat disimpulkan secara tegas bahwa terhadap pembubaran harta bersama perkawinan berlaku hukum perdata positip yang beraneka ragam dalam masyarakat. Artinya, dalam pembubaran atau pembagian harta bersama perkawinan, masyarakat, dalam hal ini suami istri atau para ahli warisnya, dapat menentukan berdasarkan hukum perdata yang didasarkan pada Kitab Undang undang Hukum Perdata (KUHP), Kompilasi Hukum Islam atau Hukum Adat. Pengertian hukum adat disini merujuk pada aturan hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan hukum itu sendiri.yakni kepastian. Singkat kata, ada banyak aturan hukum yang diterapkan dalam penyelesaian pembubaran dan pembagian harta bersama dalam perkawinan.

Mengingat banyaknya aturan hukum yang dapat diterapkan dalam penyelesaian pembubaran dan pembagian harta bersama maka tulisan ini membatasi dalam aturan-aturan hukum yang terkodifikasi dan diakui secara umum yakni masalah pembubaran dan pembagian harta bersama berdasarkan Kitab Undang undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 126 KUHPerdata menegaskan bahwa harta bersama bubar demi hukum:

1. karena kematian;
2. karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau isteri tidak ada;
3. karena perceraian;
4. karena pisah meja dan ranjang;
5. karena pemisahan harta.

Pasal 128 KUHPerdata menyatakan bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Sementara Pasal 96 (1) Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan hal yang sama dengan menegaskan apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Berdasarkan ketentuan Pasal Hukum di atas maka jelas ketika terjadi suatu kematian dan ketika akan dilakukan pembagian harta warisan maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah memisahkan harta bersama dalam perkawinan tersebut. Setelah dilakukan pemisahan harta bersama maka barulah dapat dilakukan pembagian harta warisan peninggalan almarhum.

Mengenai pembagian harta warisan peninggalan almarhum, berdasakan ketentuan Pasal 832 KUHPerdata, suami atau isteri yang hidup terlama ikut dan berhak menjadi ahli waris bersama keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, kedudukan janda untuk mendapat hak waris diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Adapun isi lengkap Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam itu menegaskan sebagai berikut :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah ;

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Read more »