Langsung ke konten utama
loading...

Acuhnya Pemerintah Terhadap Masalah Lumpur Porong

Gambar
Oleh

Fenomena lumpur tidak terasa telah memasuki setahun. Teori-teori konspirasi antara Pemerintah dan Pengusaha tambah marak dari hari - ke hari. Entah benar atau tidak, dari sekian teori konspirasi itu mengatakan bahwa bencana lumpur itu memang bagian dari skenario untuk menguasai minyak yang ada dibawah lapisan tanah Sidoarjo - Porong. Ah, ngeri lha kalau dengar teori itu. Tentunya tidak terbayangkan bagaimana nasib masyarakat kalau memang benar teori konspirasi itu.

Namun kalau diamati secara fakta dilapangan, mungkin dibenak kita akan dipengaruhi teori konspirasi tersebut. Lihat saja skema "jual beli" yang dilakukan Pt. Lapindo dan Pemerintah terhadap lahan-lahan milik masyarakat korban lumpur. Berdasarkan UU Migas seharusnya ketika terjadi bencana akibat explarasi migas maka Pemerintah langsung ambil peran untuk menanggulangi bencana tersebut bukan sebagai wasit antara Pt. Lapindo dengan masyarakat korban lumpur. Karena mekanisme ganti rugi diserahkan kepada Pt. Lapindo yang terjadi adalah keganjilan yang gila-gilaan. Apakah lazim dalam suatu jual beli lahan pembeli yang menentukan harga ?

Dari sisi tanggung jawab Perusahaan, mungkin PT. Lapindo patut diacungin jempol karena menurut saya pribadi PT. Lapindo adalah satu-satunya badan usaha yang berdiri dengan expansi gila-gilaan. Saya bilang gila-gilaan karena dalam kurun setahun bencana lumpur Lapindo setidak-tidaknya PT. Lapindo telah mengeluarkan dana US 154 juta dollar !!! dana itu bukan untuk usaha bisnis tapi dana untuk menanggulangi bencana lumpur tersebut. Kalau setahun US 154 juta dollar maka untuk tahun-tahun berikutnya butuh dana berapa ? Logika praktisnya tentu PT. Lapindo bisa kolaps khan ? Kalau dia kolaps terus menyatakan/ mempailitkan dirinya, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap nasib masyarakat korban banjir lumpur ? Disinilah seharusnya Pemerintah mengambil peran untuk memberikan ganti rugi.







Komentar

  1. Anonim7:36 PM

    Sekarang saja sudah hampir 2 tahun pak..penanggulangan korban pertama aja belum tuntas bagaimana dengan korban2 selanjutnya?apa bisa dituntut secara hukum kalau banyak yang beranggapan ini "bencana alam"?. kalau tidak ada penanggulangan thdp lumpurnya sendiri bisa2 surabaya juga terkena imbasnya..

    BalasHapus

Posting Komentar

Ini diperuntukkan untuk komentar/ tanggapan pembaca. TIDAK DIPERUNTUKKAN UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN. Jika ingin bertanya, silahkan ajukan permasalahan ke advokatku@advokatku.web.id

Postingan populer dari blog ini

Kasasi, pengertian dan prosedurnya

Oleh
Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Adapun cara pengajuan kasasi adalah sebagai berikut ; Dalam hal perkara perdata, Permohonan kasasi disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum ... Apa Bedanya ?

Oleh
Kerap ditemukan dalam suatu gugatan dimana Penggugat terlihat bingung membedakan antara posita Wanprestasi dengan posita perbuatan melawan hukum. Umumnya mereka beranggapan bahwa wanprestasi merukan bagian dari perbuatan melawan hukum ( genus spesifik). Alasannya adalah, seorang debitur yang tidak memenuhi pembayaran hutang tepat waktu, jelas merupakan pelanggaran hak kreditur. Anggapan seperti ini sekilas benar adanya namun ketika akan dituangkan dalam bentuk gugatan tertulis, tidak boleh mencampur adukan antara keduanya karena akan menimbulkan kekeliruan posita yang pada akhirnya akan mengaburkan tujuan dari gugatan itu sendiri. Ada beberapa perbedaan yang sangat prinsipil antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Perbedaan prinsipil tersebut adalah : 1. Sumber; Wanprestasi timbul dari persetujuan ( agreement ). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 ...
4 komentar
Baca selengkapnya

Pengampuan, syarat dan prosedurnya

Oleh
Pengampuan adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampuan. Pengampuan diatur dalam buku I KUHPerdata. Adapun syarat-syarat seseorang berada dibawah pengampuan adalah sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 433 KUHPerdata : "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan" Berdasarkan ketentuan Pasal 433 di atas jelas dan tegas, kondisi sakit jiwa, permanen atau tidak, merupakan hal yang mutlak seseorang dapat ditempatkan dibawah pengampuan. Namun demikian, orang yang suka berfoya-foy...
4 komentar
Baca selengkapnya