Langsung ke konten utama
loading...

Surat Mohon Audensi pun Jadi Lahan Korupsi .... SIAL !!!

Beberapa hari yang lalu saya diminta bantuan sekelompok masyarakat di Jawa Timur untuk memfasilitasi mereka agar dapat berhubungan/ audensi dengan Presiden. Jujur waktu diminta memfasilitasi sempat mikir juga .... apakah bisa ?


Pikir punya pikir terlintas dibenak ada teman yang bekerja di Sekretariat Negara. Yang lebih menyakinkan lagi dia itu juga merupakan staff pada Ibu Presiden. Pas - lah, bathinku. Saya coba hubungi dia dan kemukakan keinginan saya dan ajaib teman saya itu mengatakan, "kirim aja via pos ke Sekneg atau ke PO. BOX 9494 atau kirim SMS, Mas".


"Lho ? kog ? kalau kirim via pos ngapain pula gw hubungi eloe khan situ orang dalam masak sih nggak bisa ?"


"Yaaaaaaa mas ... biarpun gw orang dalam tapi khan gw lain kamar. Kalaupun bisa, gw pasti bakalan ditanyain macam-macam sama staff kepresidenan, mulai dari kepentingannya gw, apa hubungannya gw dengan si pemohon ... bla ... bla ... bla deh ..... pokoke bakalan nggak ramah deh walaupun sama orang satu kantor"


" Kog gitu sih ?"


"Iya mas .... soalnya setiap permohonan audensi itu ada "biayanya" (dengar kata "biaya" bathin ku langsung berucap .."BUSUK !!!"). Nah, kalau kita orang dalam ikut ngurus mereka staff kepresidenan langsung negatif thinking kalau gw bakalan ngambil "jatahnya" mereka. gitu mas"


Mendapat penjelasan demikian langsung kembali berpikir saya, "Sial !! surat permohonan audensi aja di jadikan lahan korupsi ... apalagi yang lain nih !""

Komentar

  1. kirim surat pembaca aja rak wes mas, ato kirim artikel ke surat kabar , biar mereka pada malu
    *kalo masih punya urat malu , hehe *

    BalasHapus

Posting Komentar

Ini diperuntukkan untuk komentar/ tanggapan pembaca. TIDAK DIPERUNTUKKAN UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN. Jika ingin bertanya, silahkan ajukan permasalahan ke advokatku@advokatku.web.id

Postingan populer dari blog ini

Kasasi, pengertian dan prosedurnya

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Adapun cara pengajuan kasasi adalah sebagai berikut ;

Dalam hal perkara perdata, Permohonan kasasi disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi y…

Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum ... Apa Bedanya ?

Kerap ditemukan dalam suatu gugatan dimana Penggugat terlihat bingung membedakan antara posita Wanprestasi dengan posita perbuatan melawan hukum. Umumnya mereka beranggapan bahwa wanprestasi merukan bagian dari perbuatan melawan hukum (genus spesifik). Alasannya adalah, seorang debitur yang tidak memenuhi pembayaran hutang tepat waktu, jelas merupakan pelanggaran hak kreditur. Anggapan seperti ini sekilas benar adanya namun ketika akan dituangkan dalam bentuk gugatan tertulis, tidak boleh mencampur adukan antara keduanya karena akan menimbulkan kekeliruan posita yang pada akhirnya akan mengaburkan tujuan dari gugatan itu sendiri.

Ada beberapa perbedaan yang sangat prinsipil antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Perbedaan prinsipil tersebut adalah :

1. Sumber;

Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerd…

Antara Giro dan Cek

Pengertian Cek (cheque) :
“Surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut”.
Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral (KUHDagang pasal 178) :
1. pada surat cek tertulis perkataan “CEK/CHEQUE” dan nomor seri
2. surat harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
3. nama bank yang harus membayar (tertarik)
4. jumlah dana dalam angka dan huruf
5. penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan
6. tanda tangan dan atau cap perusahaan.
Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank :
􀂃 tersedianya dana
􀂃 adanya materai yang cukup
􀂃 jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek
􀂃 jumlah uang yang terbilang dan tersebut harus sama
􀂃 memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut
􀂃 tanda tangan atau cap perusahaan harus sama dengan specimen…