Masihkan Hukum Mengayomin Kita ??????

Visi Departemen Kehakiman Repubik Indonesia adalah �Terwujudnya Sistem dan Politik Hukum Nasional yang mantap dalam rangka tegaknya Supremasi Hukum dan HAM untuk menunjang tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, bersatu, rukun, damai, adil, dan sejahtera.�

Sementara, Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia mempunyai semangat idealisme, "Mewujudkan Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, dan efisien serta mendapatkan kepercayaan publik. Profesionial dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik".

Idealisme Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud di atas jelas merupakan simbol betapa supremasi hukum telah diterapkan di Indonesia. Tapi benarkah demikian adanya ??

Lihat kasus Pak Harto, bagaimana Pemerintah bisa mengabaikan idealisme Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung.

Lihat pula bagaimana mudahnya Pemerintah mencetuskan wacana untuk memberikan amnesti (pengampunan) atau abolisi (penghentian tuntutan pidana terhadap seseorang yang sedang diajukan ke pengadilan) kepada Pak Harto padahal persidangan terhadap status Pak Harto sebagai tersangka belum mendapat keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan status hukum Pak Harto sebagai tersangka korupsi seharusnya dituntaskan terlebih dahulu karena apapun dalilnya kasus tersebut sudah masuk ke wilayah Pengadilan dan sudah menjadi kewajiban Pengadilan untuk menetapkan salah atau benarnya Pak Harto. Terlebih lagi penuntasan kasus korupsi Pak Harto sudah ditetapkan dan menjadi amanat MPR (Tap No XI Tahun 1998). Jadi atas nama hukum dan demi menjaga reformasi, pengadilan atas kasus Pak Harto harus dilaksanakan.

Kini Hukum di Indonesia patut dipertanyakan, masihkah hukum menjadi pengayom di negeri ini. Jika desakan/ rekomendasi MPR kepada pemerintah dan DPR agar membuat undang-undang yang menyatakan penghentian perkara hukum Soeharto ditengah proses persidangan Pak Harto tersebut benar dijalankan maka jelas KEKUASAAN POLITIK ADALAH PENGAYOM BAGI MASYARAKAT INDONESIA.

Dan sudah seharusnya kita lupakan semua prinsip-prinsip hukum seperti "equality before the law" (azas persamaan di depan hukum), (presumption of innocence) azas praduga tak bersalah dan lain sebagainya karena toh akan percuma kita berkoar sebagai negara hukum jika ternyata hukum itu sendiri tidak mengayomi kita sebagai warga negara.