Karena kau dan aku satu

Inilah salah satu gambaran kekompakkan dan kerukunan di negeri ini dalam melindungi serta melestarikan mafia peradilan yang telah jadi darah daging para aparat penegak hukum.

Contoh yang menusuk itu adalah Bagir Manan yang dilantik menjadi Ketua MA pada 18 Mei 2001 dan masa jabatannya akan berakhir pada 18 Mei 2006.

Menjelang berakhir masa jabatannya, Mahkamah Agung sibuk melakukan mencari calon pengganti Bagir Manan. Disini letak keanehannya, pencalonan dan pemilihan ketua Mahkamah Agung tersebut tidak melalui sistem calon tetapi melalui proses rapat pleno dan akhirnyaaaa .............. BAGIR MANAN TERPILIH KEMBALI MENJADI KETUA MAHKAMAH AGUNG UNTUK PRIODE Periode 2006-2011 !!!!

Kalau kalian yang mengikuti sepak terjang "sang Kaisar" (Bagir - pen) tentu jadi aneh. Bagaimana tidak .... ditengah issue dirinya terkait dengan kasus penyuapan dalam perkara Probosutedjo dan ditengah kegagalannya mewujudkan reformasi hukum di MA dia malah dipercaya oleh 44 dari 48 Hakim Agung.

Mungkinkah ini cerminan dari kekompakan para hakim agung mempertahankan "status quo" dan melawan reformasi peradilan yang sedang diupayakan berbagai pihak, termasuk Komisi Yudisial atau juga menjadi mengisyaratkan bahwa masalah mafia peradilan tidak akan selesai karena para hakim agung yang memilihnya menginginkan status quo tetap ada di lembaga tinggi negara yang menjadi benteng terakhir hukum di negeri ini.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasasi, pengertian dan prosedurnya

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Adapun cara pengajuan kasasi adalah sebagai berikut ; Dalam hal perkara perdata, Permohonan kasasi disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi

Baca selengkapnya

Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum ... Apa Bedanya ?

Kerap ditemukan dalam suatu gugatan dimana Penggugat terlihat bingung membedakan antara posita Wanprestasi dengan posita perbuatan melawan hukum. Umumnya mereka beranggapan bahwa wanprestasi merukan bagian dari perbuatan melawan hukum ( genus spesifik). Alasannya adalah, seorang debitur yang tidak memenuhi pembayaran hutang tepat waktu, jelas merupakan pelanggaran hak kreditur. Anggapan seperti ini sekilas benar adanya namun ketika akan dituangkan dalam bentuk gugatan tertulis, tidak boleh mencampur adukan antara keduanya karena akan menimbulkan kekeliruan posita yang pada akhirnya akan mengaburkan tujuan dari gugatan itu sendiri. Ada beberapa perbedaan yang sangat prinsipil antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Perbedaan prinsipil tersebut adalah : 1. Sumber; Wanprestasi timbul dari persetujuan ( agreement ). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320

Baca selengkapnya

Pengampuan, syarat dan prosedurnya

Pengampuan adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampuan. Pengampuan diatur dalam buku I KUHPerdata. Adapun syarat-syarat seseorang berada dibawah pengampuan adalah sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 433 KUHPerdata : "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan" Berdasarkan ketentuan Pasal 433 di atas jelas dan tegas, kondisi sakit jiwa, permanen atau tidak, merupakan hal yang mutlak seseorang dapat ditempatkan dibawah pengampuan. Namun demikian, orang yang suka berfoya-foy

Baca selengkapnya

ADVOKATKU

Cari Blog Ini