Minggu, Juni 22, 2008

PROSES KRIMINALISASI MASYARAKAT

1 langkah tuk jdi org ngetop ...
Pergerakan komunitas pecandu NAPZA yang diawali dengan kesadaran diri para pecandu akan hak-hak asasinya sebagai manusia untuk lebih diperhatikan oleh segenap komponen masyarakat dan Pemerintah telah membentuk opini publik yang jelas dan tegas bahwasanya Pecandu Napza adalah korban.

Korban dalam opini tersebut bukanlah korban dalam arti mereka, para pecandu mengingkari atas kesalahan perbuatannya mengkonsumsi Napza tersebut (Self victimizating victims). Yang dimaksud korban dalam opini tersebut, pecandu adalah Korban karena kebijakan Pemerintah yang mengkriminalkan mereka sebagai pelaku kejahatan. Korban stigmasisasi dari masyarakat yang sesungguhnya timbul karena masyarakat tidak pernah diberikan informasi dan pembelajaran publik tentang NAPZA yang jelas dan yang terakhir, Pecandu adalah korban karena rehabilitasi yang sesungguhnya merupakan kebutuhannya untuk keluar dari jeratan NAPZA itu sendiri ternyata tidak terpenuhi oleh Pemerintah.

Interaksi antar aparatur penegak hukum dalam Upaya Pemberantasan NAPZA Ilegal harus diakui telah menimbulkan penyimpangan hubungan sosial berupa kriminalisasi yang khas. Yang tidak hanya mengkriminalkan pecandu NAPZA tetapi juga telah mengkriminalkan masyarakat itu sendiri. Hal ini menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya telah dikenal, sebagaimana ungkapan kejahatan merupakan produk dari masyarakat sendiri (crime is a product of society its self).

Bentuk kriminalisasi yang dialami masyarakat adalah seperti mengupayakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang tidak melaporkan anaknya yang pecandu kepihak berwajib (Pasal 86 ayat 1 UU No. 22/97). Sementara Pasal 88 mengatur pula tentang ancaman bagi Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bagi Keluarganya yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Inilah awal bentuk kriminalisasi masyarakat dalam kebijakan Napza Ilegal.

Karena khawatir akan mendapat ancaman pidana ditambah minimnya sosialisasi bagi masyarakat tentang hak-hak pecandu pada akhirnya masyarakat lebih memilih meng-kriminal-kan para pecandu. Akhirnya, pecandu NAPZA semakin terpuruk dan termarginalkan oleh masyarakat itu sendiri. Mereka para pecandu NAPZA akhirnya harus menerima stigmasisasi yang negatif, pelecehan-pelecehan dan bentuk-bentuk kekerasan yang lain. Jika peng-kriminal-an tersebut dibiarkan maka sangat mungkin, kelak suatu saat nanti ada gerakan “Genosida atau genosid” bagi para Pecandu.

Perkembangan kejahatan akibat kebijakan kriminalisasi pecandu NAPZA saat ini, disadari atau tidak disadari, telah merasuk diseluruh komponen lapisan masyarakat. Bentuk kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat akibat kebijakan kriminalisasi pecandu NAPZA yang ada antara lain pelecehan seksual terhadap pecandu NAPZA perempuan dan penghinaan atau pencemaran nama baik atas diri masing-masing pecandu.

Berdasarkan kenyataan tersebut diharapkan ada perubahan pandangan para pembuat kebijakan tentang pecandu NAPZA. Penyalahgunaan NAPZA apapun bentuknya memang terlarang dan harus dilarang tapi tidak sepatutnya hak-hak para pecandu untuk memperoleh hidup yang lebih baik menjadi terlarang pula. Untuk itu perlu suatu ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini hukum pidana, yang mampu menjangkau perlindungan hak-hak para pecandu NAPZA. Penyusunan suatu perundang-undangan pidana untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan NAPZA tidaklah mudah mengingat terus berkembangnya NAPZA itu sendiri, untuk itu suatu kajian hukum mendalam tentang kompleksitas kriminalisasi menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

Read more »

Curhat seorang Wanita dalam Perkawinan Siri



TO : mengenai pernikahan siri..dan saya alami untuk saat ini..
TO : saya menikah dengan seorang pejabat di kota surabaya..dan sudah hampir 10 bulan lamanya saya di telantarkan..
TO : saya ga tahu..bisakah saya menuntut u hal seperti ini...
TO pernikahan ini suatu awal mula yang tidak baik dan hanya penipuan...
TO : saya sering dianiaya dan kekerasan yang saya alami..
TO : tapi semua bukti2 sudah di hilangkan oleh mantan saya itu..
TO : tapi mmg tidak ada kata cerai walau hanya kata2 dari dia..
TO : bagaimana menurut bapak??

Advokatku: Fenomena pernikahan siri pada akhirnya memang merugikan wanita mengingat perkawinan siri tidak dilakukan pencatatan sebagaimana dikehendaki hukum perkawinan kita
Advokatku: karena anda tidak memiliki catatan tersebut anda sangat sulit untuk membuktikan adanya perkawinan antara anda dgn si dia ...
Advokatku: skrg yg sy tanyakan dulu adalah apakah anda memiliki saksi-saksi yg mengetahui adanya perkawinan siri dan bukti2 tttg adanya penganiayaan serta kekerasan yang dilakukan dia kepada anda ?

TO : kalaupun saksi2 ada..tapi bukti kekerasan fisik itu sudah hilang...dia sdh mengambil semuanya..saya tidak punya bukti apa2 sekarang.

Advokatku: berapa banyak saksi yang langsung melihat .. atau saksi apa yg anda punya ...

TO : saksi waktu pernikahan ada 2orang..dan saksi wktu pemukulan bibir saya hancur akibat ditonjok sampai berlumuran darah oleh sepupunya dia sendiri..dan pada waktu itu dalam mobil.saya mau loncat.tapi dihalangi2..samapi saya berteriak2..dan hingga saya pingsan...

Advokatku: Ok ... apakah saksi2 tsb mau dijadikan saksi di kepolisian nanti ?

TO : saya rasa ini yang jadi kesulitan untuk saya..mantan suami saya itu..orang yang paling ditakuti oleh keluarganya krn dia jadi tulang punggung dari semuanya...awalnya sepupunya membela dengan meminta maaf krn tidak bisa nolong wktu pemukulan itu..tapi sms itu di hapus dan di hilangkan oleh mantan suami..
TO : ini suatu awal yang buruk..
TO : dulu saya di perkosa oleh dia..
TO : saya menuntut u nikah syah..
TO : tapi dia mengambil alami dan menghilangkan semua bukti2 dan hanya menipu saya..
TO : saya sangat sakit...
TO : dia seorang anggota dprd tingkat jatim..

Advokatku: anda tengah memperjuangkan hak-hak anda karena selama ini anda telah menjadi korban ....

TO : memang dari segi ekonomi saya sangat jauh dengan dia...dia berani membayar uang pada orang u membuat pernyataan palsu ke dprd..

Advokatku: saran saya anda tidak perlu takut sepanjang anda dapat membuktikan bahwa anda adalah korban dan anda memiliki saksi-saksi yang mendukung pernyataan anda tsb

TO : saya ga tahu lagi..apa tuntutan saya syah dalam posisi saya seperti ini tanpa bukti sepeserpun..
TO : sedangkan dia ...bisa bersenang2 diatas penderitaan yang saya alami saat ini..
TO : dia seorang anggota dewan yang bejat..
TO : dia punya record pernah memperkosa pembantu rt nya sendiri..
TO : dan suap 50 juta sudah masuk...
TO : dan kasus itu sudah booming...
TO : dan termasuk kasus saya ini..

Advokatku: apa yang anda maksud dengan bukti ? bukankah kesaksian dari saksi2 yang anda katakan tsb merupakan bukti ? Ingat tidak selamanya bukti haruslah bukti surat atau sms atau bukti fisik adanya penganiayaan. Bukti dapat jga dapat merupakan kesaksian2 mrk yg melihat kejadian tsb ...

TO: sempat masuk media masssa..

Advokatku: saran saya laporkan pejabat bejat tsb .. jgn sampai ada lagi korban2 spt anda jatuh diselangkangan dia ...

TO : saya sudah melaporkan kan dan datang sendiri ke bagian kehormatan..
TO : menurut bapak apakah tuntutan saya ini syah..karena dari segi perkawinan yang hanya siri.dan adakah undang2 hukum yang bisa menjerat dia ke pasal ukasus saya yang sudah dan tanpa bukti otentik..dan saksi hanya sebagian kecil..

Advokatku: Atas perbuatannya melakukan penganiayaan fisik tentu saja bisa dijerat dengan pasal 351 KUHPidana .. dan anda telah memiliki cukup saksi ... untuk tiu lah sy tanyakan tadi apakah para saksi tsb mau bersaksi di dpn kepolisian ?

TO: saya yakin sepupunya sangat takut dan tidak mau terlibat u kasus ini...karena dia masih sodara matan..saya bingung dan sudah kehabisan cara...
TO: saya hub sudah ganti hp...dan tidak tahu dimana tinggal skrg..

Advokatku: Adakah saksi dari pihak keluarga anda atau mereka yg bersimpatik dengan anda ?

TO: kalau dari keluarga baru tahu ttg pernikahan ini..tapi tidak tahu ttg pemukulan ini...dan kalaupun mereka maju dengan bukti tuntutan apa???krn posisi saya sangat lemah dengan pernikahan ini...

TO: semua bukti otentik hilang dan hanya punya saksi yang sgt kecil..

Advokatku: coba anda list terlebih dahulu saksi-saksi anda ...
Advokatku: mana yang simpatik dengan anda dan mana yg kira2 tidak ..
Advokatku: Menurut pasal 184 KUHAP, alat bukti dalam perkara pidana bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal-hal yang sudah diketahui umum, tidak perlu dibuktikan lagi.

Advokatku: Menurut pasal 188 KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

Read more »

Sabtu, Juni 14, 2008

KDRT dengan perempuan sebagai pelakunya

lu liat dah tuh ototnya ...
Umumnya bicara tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masyarakat awam akan berpikir bahwa korbannya adalah wanita. Ya, wanita dengan segala kelemahan dan kekurangannya karena menanggung konskuensi dari kelaminnya tersebutlah pada akhirnya menempatkan dirinya sebagai korban. Tapi benarkah demikian adanya ? Apakah selamanya pelaku KDRT adalah laki - laki ?


Pasal 1 UU No. 23/ 2004 menyatakan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan pengertian KDRT sebagaimana dimaksud pasal 1 tersebut maka jelas dan terang tidak selamanya pelaku KDRT adalah laki-laki. Perempuan atau yang notabene seorang ibu rumah tangga, bisa saja melakukan kekerasan dalam rumah tangganya namun karena pada umumnya secara kodrat alaminya perempuan mempunyai fisik yang lebih lemah dari laki-laki maka pada umumnya pula kebanyakan korbannya adalah perempuan. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tentang Lingkup rumah tangga yang diatur dalam UU No. 23/ 2004 yakni meliputi suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.


Saya berkenyakinan kuat bahwa stigmasisasi bahwa suami adalah laki-laki yang kuat sangat mendalam dalam benak masyarakat pada umumnya. Dengan stigmasisasi tersebut pada akhirnya laki-laki menjadi terkorbankan. Ketika seorang suami menjadi korban KDRT yang dilakukan istrinya sendiri, rasanya masyarakat akan lebih mengecapnya sebagai "pejantan ayam sayur" dibandingkan melihat sisi si suami sebagai "korban". Tapi coba kalau si ayam sayur tersebut melawan kekerasan yang dilakukan istrinya tersebut, pasti yang ada adalah komentar ... "Tega banget! Istri kok dijadikan sarung sasak, cuma buat dijadikan sarana pelampiasan amarah”.“Beraninya kok sama wanita? Bisanya cuma menyakiti makhluk yang lemah” ... lha kog ? bingung khan ...


Masih yakin kalau perempuan itu adalah mahluk yang lemah ? coba liat video yang ini


Read more »

Minggu, Juni 08, 2008

Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Surat


Diterbitkannya UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK pada akhirnya telah menggiring masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari dan memahami sistem hukum yang baru yakni hukum siber (cyber law) atau hukum telematika. Dimana permasalahan utama dengan diberlakukannya UU tersebut adalah mengenai kekuatan dan kedudukan sertifikat elektronik sebagai alat bukti.

Dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 12 UU No. 11/ 2008 secara tegas dan jelas mendefinikan tentang tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik yakni masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.”

Dengan diaturnya tentang tanda tangan dan sertifikat elektronik dalam UU No. 11/ 2008 tersebut maka hukum Indonesia telah mengenal bukti hukum modern yang bentuknya sangat jauh berbeda dengan selama ini diatur dan dimaksud doktrin hukum perdata yang dianut Indonesia selama ini.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam proses perdata, bukti tulisan merupakan bukti yang penting dan utama. Dalam hukum acara perdata dikenal 3 macam surat yang dapat dijadikan bukti yakni surat biasa, akta otentik dan akta dibawah tangan.

Surat biasa adalah sehelai surat biasa yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti seperti korespondensi dagang, surat antara bawahan dengan atasan dan sebagainya. Jika kemudian surat tersebut dijadikan bukti maka hal tersebut merupakan suatu kebetulan saja. Berbeda dengan surat biasa, Akta dibuat dengan kesengajaan untuk dijadikan bukti mengenai suatu kejadian hukum yang telah dilakukan.

Berdasarkan pengertian tentang sertifikat elektronik sebagaimana terkandung pasal 1 angka 9 UUN NO. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika dikaitkan dengan alat bukti surat sebagaimana dimaksud pasal 164 HIR maka sertifikat elektronik dapat digolongkan sebagai Akta sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 5 ayat (1) UU tersebut yang menyatakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Permasalahan lebih lanjut adalah, apakah sertifikat elektronik tersebut termasuk Akta dibawah tangan atau akta otentik ?

Pasal 165 HIR mengatur definisi tentang akta otentik yakni “surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu”.

Dari definisi pasal 165 HIR tersebut tercantum pengertian bahwa akta otentik ada yang dibuat OLEH dan ada yang dibuat DIHADAPAN pegawai umum yang berkuasa membuatnya. Adapun perkataan “pegawai umum” menunjuk pada notaris, hakim, juru sita, pegawai catatan sipil dan sebagainya yang notabene merupakan pegawai/ pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang.

Dirunut dari proses penerbitannya, sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 10 jo. Pasal 13 UU No. 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka sertifikat elektronik tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Sebagai alat bukti modern, sertifikat elektronik mempunyai kekuatan bukti formil dan materiil. Formilnya yaitu bahwa benar para pihak dalam Transaksi Elektronik sudah menerangkan dan menunjukkan status subjek hukum dari masing-masing pihak sebagaimana ditulis dalam sertifikat elektronik tersebut. Materiilnya, bahwa apa yang diterangkan dalam sertifikat elektronik adalah benar apa adanya.

Perbedaan kekuatan alat bukti surat dengan sertifikat elektronik sebagai alat bukti modern adalah sertifikat elektronik tidak mengikat bagi pihak ketiga dalam suatu transaksi elektronik. Hal ini sebagaimana dimaksud dan di atur Pasal 12 ayat (2) huruf c UU No. 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut. Ini artinya kekuatan sertifikat elektronik sebagai alat bukti surat tidak memiliki kekuatan bukti keluar. Singkat kata, nilai pembuktian dari sertifikat elektronik adalah sebagai buki bebas yang hanya dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan.

Read more »

Rabu, Juni 04, 2008

MAID IS VICTIM ?

video

WASPADAI PEMBANTU DAN BABY SISTER YANG BEKERJA MENGASUH, MENDAMPINGI DAN MENEMANIN ANAK-ANAK ANDA ... SEWAKTU-WAKTU MEREKA BISA MENJADI MONSTER YANG MENGERIKAN .... JAUH LEBIH MENGERIKAN DARI MONSTER YANG ANDA BAYANGKAN SELAMA INI ....

MAID IS VICTIM ... gak kaliiiiiiiiiii yang ada anak majikan yang jadi korban ...

Read more »

Selasa, Juni 03, 2008

DI INDONESIA, Islam adalah agama exclusive


FPI bentrok ? …. Suatu berita yang selalu membawa sensasi tersendiri. Apa yang terlintas dalam pikiran anda ketika mendengar atau membaca kata-kata "F-P-I" ? pastinya anda akan berpikir …. ISLAM.


Apa yang anda ketahui tentang Islam ? banyak buku-buku yang menerangkan bahwa Islam "bukanlah semata-mata sebuah keimanan, agama atau persaksian. Islam adalah cara hidup. Islam bukan hanya jawaban atas kerinduan-kerinduan keagamaan manusia tetapi juga untuk kehidupan kemanusiaan secara keseluruhan. Islam tidak hanya memberi kita hal-hal metafisik yang tidak akan salah, tetapi juga hal-hal yang komprehensif dan menjiwai kode etika sosial dan individu, sebuah sistem ekonomi yang sehat, sebuah ideologi politik, dan banyak hal lain di samping itu. Islam bukan sebuah bintang tersendiri, tetapi bagian dari sistem tata surya, yang meliputi seluruhnya dan menerangi seluruh alam".[Muhammad Fazlur Rahman Ansari]… ach !! indahnya buku-buku tersebut menguraikan arti dan pandangan mereka sendiri para muslim terhadap Islam. Rasanya melihatnya aksi bentrokan antara massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama (AKKB) dengan Front Pembela Islam (FPI) telah menjungkirbalikkan arti Islam tersebut.


Bentrokan yang seharusnya tidak terjadi karena mereka sesungguhnya sama berpandangan dan berpijak pada agama yang sama yakni Islam. Konon, tawuran tersebut berawal dari sikap pemerintah yang tidak tegas dan tidak cepat dalam menyelesaikan masalah Ahmadiyah. Dalam tulisan ini, saya tidak akan mempermasalahkan siapa yang menjadi dalang, provokator atau yang menjadi korban. Bagi saya kedua belah pihak adalah sama, sama-sama salahnya. Tidak ada yang dapat mentolerir pandangan bahwa atas dasar kepentingan pembelaan agama, satu sama lain dapat melakukan kekerasan, menisda, menista atau sebagainya.


Atas kekerasan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mengklaim sebagai pembela Islam telah menunjukkan bahwa Islam di negeri ini adalah agama exclusive karena pengikutnya seolah-olah tidak mau berbaur dengan pemeluk agama yang lain. Berpendirian kokoh, keras dan penuh dengan egoisme. Memang tak selamanya dan tidak seluruhnya muslim yang ada di negeri ini berkelakuan seperti laskar-laskar tersebut. Dan saya yakin, mayoritas muslim di negeri ini juga mengutuk kekerasan yang terjadi dan dilakukan FPI tersebut tetapi sampai kapan ?


Kepada alim ulama, saya meminta supaya kepada para muslimin mulai menghayati arti dari agama Islam itu sendiri. Sampaikan kepada para muslimin bahwa kita tidak hidup di jaman Nabi atau hidup dijaman para sahabat Nabi dimana jihad dalam arti perang memang harus dilakukan untuk memerangi kebodohan, musyrik, kekafiran dan lain –lain. Katakan, agar kelak umat Islam tidak lagi hanya menunjukkan kekerasan dan kekerasan ……….

Read more »